Maraknya dukungan sejumlah kepala desa dan perangkat desa pada salah satu paslon atau paslon yang berlomba-lomba menarik perhatian perangkat desa menjadi suatu hal yang menarik dimasa kampanye pemilu 2024.
Sejatinya pada UU Desa juga terdapat larangan kepla dan perangkat desa untuk terlibat dalam kampanye. Sanksi terhadap pelanggaran ini adalah teguran secara lisan atau tertulis dan jika tidak mematuhi sanksi administrative tersebut maka mereka dapat diberhentikan sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
Lantas apa yang membuat perangkat atau aparat desa ini menjadi primadona serta bagaimana menjaga netralitas pada masa kampanye pilpres 2024 ini?
================
Sahabat KompasTV, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube KompasTV, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia.
Jangan lewatkan live streaming KompasTV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube KompasTV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari KompasTV.
Sahabat KompasTV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: www.kompas.tv
Media sosial KompasTV:
Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV
Instagram: https://www.instagram.com/kompastv
Twitter: https://twitter.com/KompasTV
TikTok: https://www.tiktok.com/@kompastvnews
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/465166/silatnas-desa-bersatu-langgar-uu-desa-niluh
